Jangan Berat pada Program Kuratif Lagi
JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih diharapkan lebih menekankan kepada kebijakan preventif dan promotif ketimbang kuratif yang bersifat mengobati. Harapan tersebut diungkapkan sejumlah dokter dan guru besar bidang kesehatan masyarakat dalam jumpa pers, Jumat (23/10).
Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Does Sampoerno, mengungkapkan perlunya menteri baru mengevaluasi kebijakan yang kurang tepat pada masa lalu. Pada era sebelumnya kebijakan bersifat lebih kuratif. Anggaran kesehatan, misalnya, sekitar 60 persen untuk program kuratif seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat. Menurut dia, anggaran untuk program bersifat hulu perlu diperbesar.
Dia mengatakan, Indonesia mempunyai beban multi, yakni penyakit menular lama, penyakit berpotensi pandemik, penyakit akibat gaya hidup, serta penyakit lantaran perubahan iklim dan lingkungan.
"Itu tidak bisa diatasi dengan Jamkesmas atau membangun rumah sakit atau puskesmas sebanyak mungkin. Penanganannya harus dalam kerangka kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif," lanjut Hasbullah Tabrani, guru besar FKM UI.
Selama ini kesehatan masih dipandang sebagai imbas pembangunan ekonomi. Padahal, kesehatan berperan dalam pembangunan manusia.
Guru besar dalam Ilmu Kedokteran Komunitas dan Keluarga Fakultas Kedokteran UI, Firman Lubis, mengatakan, pencapaian target Millenium Development Goals, terutama angka kematian ibu yang masih tinggi, harus menjadi perhatian.
Pengamat kebijakan bidang kesehatan dan mantan Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, Kartono Muhammad mengatakan, rakyat yang hidup sehat harus menjadi prioritas dan harus mendapat layanan kesehatan bermutu serta mampu mencegah berbagai penyakit.
Kartono juga berharap agar masyarakat memberikan kesempatan kepada Menteri Kesehatan untuk bekerja dan membuktikan diri tanpa diganggu gosip seputar pemilihan dirinya. (INE)
Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Does Sampoerno, mengungkapkan perlunya menteri baru mengevaluasi kebijakan yang kurang tepat pada masa lalu. Pada era sebelumnya kebijakan bersifat lebih kuratif. Anggaran kesehatan, misalnya, sekitar 60 persen untuk program kuratif seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat. Menurut dia, anggaran untuk program bersifat hulu perlu diperbesar.
Dia mengatakan, Indonesia mempunyai beban multi, yakni penyakit menular lama, penyakit berpotensi pandemik, penyakit akibat gaya hidup, serta penyakit lantaran perubahan iklim dan lingkungan.
"Itu tidak bisa diatasi dengan Jamkesmas atau membangun rumah sakit atau puskesmas sebanyak mungkin. Penanganannya harus dalam kerangka kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif," lanjut Hasbullah Tabrani, guru besar FKM UI.
Selama ini kesehatan masih dipandang sebagai imbas pembangunan ekonomi. Padahal, kesehatan berperan dalam pembangunan manusia.
Guru besar dalam Ilmu Kedokteran Komunitas dan Keluarga Fakultas Kedokteran UI, Firman Lubis, mengatakan, pencapaian target Millenium Development Goals, terutama angka kematian ibu yang masih tinggi, harus menjadi perhatian.
Pengamat kebijakan bidang kesehatan dan mantan Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, Kartono Muhammad mengatakan, rakyat yang hidup sehat harus menjadi prioritas dan harus mendapat layanan kesehatan bermutu serta mampu mencegah berbagai penyakit.
Kartono juga berharap agar masyarakat memberikan kesempatan kepada Menteri Kesehatan untuk bekerja dan membuktikan diri tanpa diganggu gosip seputar pemilihan dirinya. (INE)
sepakat, ahli preventif dan promotif skm sekarang harus lebih banyak berkiprah...bukan zamannya kuratif lagi
ReplyDeleteSepakat untuk mengedepankan promotif dan preventif akan tetapi penerapan sistem jaminan kesehatan universal jangan ditunda-tunda agar biaya kesehatan dapat terkendali dan mutu dapat dijamin. Dengan universal coverage maka masyarakat terbebas dari biaya kesehatan yang mahal dan praktek-praktek tenaga kesehatan yang tidak sesuai undang2 dan peraturan yang berlaku secara umum.
ReplyDelete